Pendidikan Dalam Sorotan: Protes Besar di DPRD Jawa Timur Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran

Pada tanggal 17 Februari 2025, kita menyaksikan demonstrasi besar di DPRD Jawa Timur di Surabaya, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jatim Menggugat. Ribuan mahasiswa berkumpul menentang pemotongan anggaran pendidikan yang diusulkan, membakar sebuah peti mati bertuliskan “Indonesia Gelap” untuk mensimbolkan kekhawatiran mereka akan masa depan. Tuntutan mereka termasuk menolak pemotongan anggaran tersebut dan meningkatkan kesejahteraan pendidik, menekankan bahwa pendidikan adalah hak. Demonstrasi ini menandai momen penting dalam aktivisme mahasiswa, menyoroti masalah mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia, dan masih banyak lagi yang perlu dijelajahi.

Seiring dengan meningkatnya aktivisme mahasiswa di seluruh Indonesia, protes terbaru di Surabaya menyoroti ketidakpuasan yang tumbuh terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendidikan. Pada tanggal 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) untuk menyatakan penolakan mereka terhadap pemotongan anggaran yang diusulkan di sektor pendidikan. Protes ini, yang diorganisir oleh Aliansi Jatim Menggugat, menjadi manifestasi kuat dari suara mahasiswa yang berkumpul melawan keputusan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan membahayakan masa depan pendidikan di negara tersebut.

Imagery dramatis dari protes tersebut, khususnya pembakaran peti mati simbolis yang bertuliskan “Indonesia Gelap,” secara tegas menyampaikan ketakutan mahasiswa tentang penurunan kualitas pendidikan. Aksi ini bukan sekadar tampilan teatrikal, tetapi pengingat menyentuh tentang apa yang mereka percayai sebagai kegelapan yang menyelimuti lanskap pendidikan, akibat langsung dari prioritas anggaran pemerintah yang mengabaikan sumber daya penting untuk sekolah dan universitas.

Mahasiswa bersikeras bahwa langkah efisiensi anggaran yang diusulkan akan memperburuk masalah yang ada daripada menyediakan solusi yang diklaim oleh pemerintah.

Tuntutan utama dari para pengunjuk rasa termasuk penolakan terhadap pemotongan anggaran ini dan peningkatan kesejahteraan untuk pendidik. Mereka berargumen bahwa tindakan permukaan, seperti program makan gratis, sedikit sekali membantu mengatasi penurunan sistemik dalam kualitas pendidikan. Para mahasiswa menyerukan investasi substansial dalam pendidikan yang mengutamakan kebutuhan baik peserta didik maupun pendidik, daripada melayani kepentingan elit yang sering mendominasi diskusi kebijakan.

Keinginan mereka untuk pembiayaan yang lebih baik mencerminkan sentimen yang lebih luas di antara para pemuda bahwa pendidikan seharusnya bukan hak istimewa bagi sedikit orang, namun hak bagi semua orang.

Protes ini adalah bagian dari tren nasional yang lebih besar, dengan demonstrasi serupa terjadi di wilayah lain di seluruh Indonesia. Gema dari gerakan ini menekankan kebangkitan kolektif di antara mahasiswa, yang semakin menyadari hak mereka dan pentingnya suara mereka dalam membentuk kebijakan yang secara langsung mempengaruhi masa depan mereka.

Gelombang aktivisme mahasiswa yang tumbuh ini menandakan tidak hanya protes terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga tuntutan yang lebih dalam untuk akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.