Forum Veteran TNI (Tentara Nasional Indonesia) Purnawirawan Mengancam Akan Menguasai MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Jika Surat Pemakzulan untuk Gibran Tidak Ditanggapi

Dalam langkah berani, Forum Purnawirawan TNI (Forum of Retired TNI) mengancam akan menduduki gedung MPR jika permohonan pemakzulan mereka terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak direspon. Pernyataan ini, yang disampaikan oleh Laksamana TNI (Purnawirawan) Slamet Soebijanto dalam konferensi pers pada 2 Juli 2025, mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meningkat di kalangan veteran militer terkait akuntabilitas politik dalam pemerintahan Indonesia. Frustrasi mereka berasal dari persepsi kurangnya tanggapan dari DPR, setelah berbagai surat resmi yang mendukung pemakzulan Gibran.

Pernyataan forum ini bukan sekadar insiden terisolasi; ini mencerminkan gelombang protes militer yang lebih luas yang menandakan dorongan untuk perubahan dalam lanskap politik yang sering kali membuat veteran merasa terpinggirkan. Kita, sebagai anggota masyarakat, harus mempertimbangkan implikasi dari ancaman tersebut dan motivasi di baliknya. Para purnawirawan militer ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri; mereka sedang menggalang solidaritas rakyat untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman sistemik terhadap pemerintahan nasional.

Upaya mereka sebelumnya untuk berkomunikasi dengan parlemen sebagian besar diabaikan. Pengabaian terhadap advokasi mereka ini telah mendorong pergeseran dari komunikasi yang sopan menjadi langkah yang lebih tegas, menunjukkan keputusasaan yang dirasakan para veteran ini. Gagasan menduduki gedung MPR melambangkan eskalasi drastis dalam pendekatan mereka, menandakan bahwa mereka merasa jalur komunikasi politik tradisional telah gagal.

Sangat penting bagi kita untuk menyadari pentingnya akuntabilitas politik dalam masyarakat demokratis. Ketika warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka, merasa suaranya tidak didengar, hal ini merusak fondasi dasar demokrasi itu sendiri. Tindakan purnawirawan TNI ini menjadi pengingat bahwa ketika keluhan tidak ditanggapi, potensi kerusuhan akan meningkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang responsivitas institusi politik kita dan apakah mereka benar-benar mewakili kehendak rakyat, termasuk mereka yang telah berjuang untuk melindungi bangsa.

Selain itu, seruan forum ini agar mendapatkan dukungan publik menunjukkan ajakan yang lebih luas untuk aksi kolektif. Para purnawirawan militer ini tidak bertindak sendiri; mereka sedang menggalang dukungan dari individu yang berbagi kekhawatiran mereka tentang tata kelola, akuntabilitas, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Upaya kolektif ini dapat menjadi katalisator perubahan, mendorong pemerintah dan rakyatnya untuk merenungkan nilai-nilai representasi dan akuntabilitas.

Pada intinya, ancaman Purnawirawan TNI untuk menduduki gedung MPR bukan sekadar protes; ini adalah panggilan bangun bagi kita semua untuk lebih aktif dalam proses demokrasi dan memastikan pemimpin kita bertanggung jawab.