Tuntutan Mahasiswa: Menolak Tegas Amandemen Undang-Undang TNI, Polisi, dan Kejaksaan Agung

Kami tegas menolak amandemen yang diusulkan untuk undang-undang TNI, Polisi, dan Kejaksaan Agung, karena hal tersebut membawa ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan sipil kita. Perubahan ini akan meningkatkan kekuasaan militer dan polisi, mengurangi akuntabilitas, dan berisiko membungkam perbedaan pendapat. Masyarakat yang membatasi kebebasan berbicara dan mengaburkan batasan antara peran sipil dan militer berada di jalur yang berbahaya. Memahami implikasi penuh dari amandemen ini penting untuk melindungi hak-hak kita dan memastikan masa depan demokrasi.

Saat kami berkumpul pada tanggal 17 Februari 2025, untuk protes “Indonesia Gelap”, suara kolektif kami menggema kekhawatiran mendalam atas usulan amandemen terhadap Undang-Undang TNI dan Kepolisian Nasional. Kegentingan pertemuan kami berasal dari implikasi mendalam yang dapat ditimbulkan oleh perubahan tersebut terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Amandemen tersebut, yang mengancam untuk meningkatkan kekuatan militer dan polisi, merupakan pergeseran signifikan dalam keseimbangan antara keamanan dan kebebasan—pergeseran yang tidak bisa kita abaikan.

Banyak dari kami menyatakan kekhawatiran khusus mengenai revisi yang diusulkan untuk Undang-Undang Kepolisian, yang dapat memberikan kekuasaan lebih luas kepada penegak hukum untuk memonitor konten media sosial. Potensi pengawasan ini memunculkan pertanyaan kritis tentang kebebasan berekspresi. Jika kemampuan kami untuk berkomunikasi secara terbuka dibatasi, suara-suara yang menyimpang akan tak terhindarkan dibungkam. Kami mengakui bahwa masyarakat yang tidak mengizinkan warganya kebebasan untuk mengungkapkan pikiran mereka berada pada jalur berbahaya menuju otoritarianisme.

Selanjutnya, amandemen terhadap Undang-Undang Jaksa Agung berpotensi meningkatkan imunitas bagi jaksa, yang mengarah pada kurangnya akuntabilitas. Perkembangan ini bisa menciptakan lingkungan di mana hukum diterapkan secara tidak merata, menumbuhkan ketidakpercayaan di antara populasi. Sebagai mahasiswa yang berkomitmen pada keadilan dan kesetaraan, kami tidak dapat menerima legislasi apa pun yang menggoyahkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Aspek yang sangat mengkhawatirkan dari perubahan yang diusulkan adalah kelanjutan dualitas militer dalam peran sipil. Kami telah menyaksikan konsekuensi negatif dari keterlibatan militer dalam penegakan hukum sepanjang sejarah. Hal ini memperburam batasan antara otoritas sipil dan militer, menciptakan konflik kepentingan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menyerukan penghapusan dualitas ini, kami mendukung adanya perbedaan yang jelas antara peran militer dan polisi, memastikan bahwa kebebasan sipil terlindungi.

Protes kolektif kami menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Kami percaya bahwa perubahan legislatif harus mengutamakan perlindungan kebebasan sipil dan nilai-nilai demokratis. Warga harus dapat percaya bahwa hak-hak mereka dijaga dan bahwa mereka yang berkuasa diadili atas tindakan mereka.

Saat kami mengangkat suara kami dalam kesatuan, kami tetap teguh dalam tuntutan kami untuk menolak amandemen ini. Komitmen kami terhadap kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak-hak kami harus memandu kami dalam perjuangan ini. Bersama-sama, kami dapat memastikan bahwa suara kami tidak hanya bergema dalam protes, tetapi juga di gedung-gedung kekuasaan di mana keputusan tentang masa depan kami dibuat.