Faksi PDIP dari KBB Mengkritik Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Selama pertemuan LPJ 2024 baru-baru ini, fraksi PDIP menyampaikan keprihatinan serius terhadap kinerja pemerintah daerah Bandung Barat, meskipun melaporkan surplus anggaran sebesar Rp 78 miliar. Kami mengakui surplus tersebut sebagai indikator positif secara dokumen, tetapi hal itu sangat kontras dengan kebutuhan mendesak masyarakat kami.

Sekretaris Iwan Ridwan menyoroti bahwa surplus ini mencerminkan apa yang ia sebut sebagai “kebanggaan fiskal di atas kertas,” bukan dukungan nyata bagi warga kami yang sedang berjuang dengan kondisi kehidupan dasar.

Salah satu masalah paling mencolok yang kami hadapi adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak memadai. Pemerintah daerah mengusulkan 500 unit Rutilahu untuk masyarakat miskin, tetapi baru menyelesaikan 197 unit. Kekurangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas layanan penting.

Ketika kita mempertimbangkan krisis perumahan yang dialami banyak keluarga, jelas bahwa upaya pemerintah masih jauh dari cukup. Kami merasa bahwa alokasi sumber daya tidak sejalan dengan kebutuhan penting masyarakat kami.

Selain itu, alokasi Rp 7 miliar untuk pemeliharaan infrastruktur dibandingkan dengan Rp 104 miliar untuk pembangunan jalan baru menunjukkan adanya manajemen yang buruk. Meskipun pembangunan jalan baru penting, mengabaikan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada menyebabkan kerusakan cepat dan akhirnya memboroskan dana publik.

Kita seharusnya berinvestasi dalam solusi berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat, bukan dalam proyek jangka pendek yang tidak efektif memenuhi kebutuhan warga.

Fraksi PDIP juga menyampaikan keprihatinan terkait layanan kesehatan, di mana hanya dialokasikan Rp 4 miliar dari kebutuhan Rp 12 miliar untuk obat-obatan dasar. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya investasi yang memadai dalam layanan kesehatan esensial yang bisa secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kami percaya bahwa alokasi anggaran yang lebih seimbang sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Melihat ke depan, kita harus mendorong model pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan efektif yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi kita untuk menuntut peningkatan investasi di bidang perumahan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.

Konstituen kita berhak mendapatkan lebih dari sekadar kebanggaan fiskal; mereka membutuhkan peningkatan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah daerah Bandung Barat harus menanggapi keprihatinan ini dengan serius dan berupaya menyelaraskan alokasi anggarannya dengan kebutuhan nyata warga.

Hanya dengan begitu kita dapat mencapai masa depan yang makmur dan adil bagi semua.