Data Kemiskinan Indonesia dari Bank Dunia dan BPS Berbeda, Berikut Penjelasannya!

Data kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbedaan angka yang mencolok tergantung pada sumbernya, yang menyoroti kompleksitas pengukuran kemiskinan di negara yang beragam ini. Di satu sisi, Bank Dunia melaporkan bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia, sekitar 171,91 juta orang, diklasifikasikan sebagai miskin berdasarkan garis kemiskinan tingkat menengah atas sebesar US$ 6,85 per kapita per hari.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat kemiskinan nasional hanya 8,57%, yang berarti sekitar 24,06 juta orang berada di bawah garis kemiskinan bulanan sebesar Rp 595.242. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan tentang akurasi dan relevansi indikator kemiskinan yang kita gunakan.

Perbedaan angka kemiskinan ini muncul dari metodologi yang diterapkan oleh masing-masing organisasi. Bank Dunia menggunakan standar paritas daya beli (PPP), yang bertujuan untuk mencerminkan biaya hidup secara lebih akurat secara global.

Sebaliknya, BPS menerapkan pendekatan Biaya Kebutuhan Pokok (CBN) yang fokus pada pengukuran sumber daya minimum yang diperlukan untuk standar hidup dasar di Indonesia. Perbedaan ini menegaskan tantangan yang kita hadapi dalam memahami kemiskinan di negara seberagam Indonesia, di mana standar hidup sangat bervariasi antar wilayah.

Sebagai contoh, garis kemiskinan di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 4.238.886, sementara di Nusa Tenggara Timur mencapai Rp 3.102.215. Variasi regional ini menggambarkan bagaimana standar hidup sangat berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain, yang mempersulit gambaran umum kemiskinan di negara ini.

Dengan mengenali perbedaan-perbedaan ini, kita dapat lebih memahami nuansa yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, yang sangat penting untuk menerapkan kebijakan efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Selain itu, BPS tidak hanya mengidentifikasi orang miskin, tetapi juga menyoroti kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, yang mencapai 24,42%, dan mereka yang sedang menuju kelas menengah, sebesar 49,29%.

Klasifikasi yang lebih luas ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial ekonomi di Indonesia. Jelas bahwa satu garis kemiskinan saja tidak mampu menangkap kompleksitas dari populasi kita yang beragam.